Aktivis: Pemenuhan HAM di Sumba Timur Masih Lemah

www.peristiwaaktual.com.ǁNTT,11 Desember 2025-Aktivis kemanusiaan di Sumba Timur, NTT, Rambu Dai Mami mengatakan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di kabupaten itu masih lemah.

Kelemahan itu ditandai masih kuatnya normalisasi budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan kemiskinan struktural. Kondisi tersebut, kata dia, lebih dirasakan oleh perempuan dan anak.

Banyak kasus pelanggaran hak yang dibiarkan akibat relasi kuasa yang timpang. Ditambah lemahnya respons negara dalam penegakan hukum.

“Saya melihat pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak perempuan dan anak masih menghadapi tantangan serius. Kekerasan kerap dinormalisasi oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, kemiskinan struktural, serta lemahnya respons negara dan penegakan hukum,” katanya Rabu (10/12/2025).

Aktivis yang juga merupakan Direktur Sabana Sumba ini menjelaskan, akibat dari relasi yang timpang, korban yang didampinginya sering kali dibungkam. Baik oleh rasa takut maupun stigma masyarakat. Mereka akhirnya, tidak memiliki ruang untuk mendapatkan keadilan.

“Korban sering dibungkam oleh rasa takut, stigma, dan ketergantungan ekonomi,” sebutnya.

Selain itu, kata dia, minimnya akses terhadap layanan perlindungan, pendampingan hukum dan pemulihan psikososial juga memperburuk kondisi korban.

Ia menegaskan, kekerasan apa pun bukan tradisi. Dan pengakuan atas perilaku tidak menyenangkan yang melanggar hak asasi manusia bukanlah aib.

Sebab itu, ia menyerukan kepada pemerintah, penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk tidak lagi menutup mata terhadap mereka yang hak asasinya tidak dilindungi.

“Negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi korban dan memastikan keadilan,” katanya.

Ia pun berharap, peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2025 ini menyadarkan semua pihak untuk lebih memastikan lingkungan yang aman bagi semua orang. Terutama bagi para korban.

Juga dengan penegakan hukum yang adil dan pendidikan publik yang berkelanjutan agar kabupaten ini menjadi ruang aman, bermartabat dan manusiawi bagi semua. Tanpa terkecuali.