www.peristiwaaktual.com.ǁNTT,31 Agustus 2026-Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran Rp60 juta untuk membangun hunian tetap bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, serta Rp30 juta untuk hunian sementara (huntara).
Hal tersebut disampaikan Pengarah BNPB Dr. Isroil Samihardjo saat bertemu para tokoh agama di Stasi Keluarga Roh Kudus Nazareth, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Ngada untuk berkoordinasi sekaligus mendengarkan masukan dari para tokoh agama terkait penanganan dan pemulihan pascabencana gempa, khususnya di wilayah Kecamatan Riung.
Dr. Isroil Samihardjo didampingi Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu. Keduanya diterima langsung oleh Romo Vikep Kevikepan Bajawa RD Gabriel Idrus, Pr, bersama Pastor Paroki Bekek RD Wempi Da Silva, Pr, serta para imam lainnya.
Dalam pertemuan itu, Isroil menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan BNPB dalam proses pemulihan pascagempa Flores.
Mulai dari penanganan tanggap darurat, pemasangan tenda darurat, koordinasi lintas sektor hingga pengawasan proses pendataan warga terdampak gempa.
“Kami menyampaikan terima kasih atas pertemuan dengan para Romo. Kami mohon dukungan untuk proses pemulihan,” ujar Isroil yang juga merupakan mantan Wakil Rektor STIN.
Pakar kebencanaan nonalam, khususnya bidang Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) itu mengatakan, pemerintah pusat melalui BNPB telah menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa.
Untuk rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan anggaran Rp60 juta untuk pembangunan hunian tetap.
Sementara bagi warga yang membutuhkan hunian sementara, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 juta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan berdasarkan kategori tingkat kerusakan rumah.
“Rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta,” jelasnya.
Namun, Isroil menegaskan bahwa seluruh bantuan tersebut sangat bergantung pada hasil pendataan yang akurat di lapangan.
Saat ini, sebanyak 160 petugas pendataan telah diturunkan ke lapangan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Ngada untuk melakukan verifikasi terhadap rumah dan warga terdampak gempa.
“Sedang melakukan pendataan, 160 PSN yang turun di lapangan dengan SK Bupati untuk pendataan. Pendataan harus benar-benar murni, setelah itu data lengkap akan ditandatangani oleh Bupati,” tegasnya.
Ia menekankan, proses pendataan menjadi bagian penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar terdampak.
Selain bantuan pembangunan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa jaminan hidup (jadup) bagi penyintas berdasarkan jumlah anggota keluarga.
Sementara itu, Romo Wikep Bajawa RD Gabriel Idrus mengapresiasi komitmen BNPB yang sejak awal hadir bersama Pemerintah Daerah dalam menangani warga terdampak gempa Flores.
Menurutnya, Gereja tidak hanya berperan sebagai tempat penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang ikut membantu pemerintah dalam memberikan informasi terkait kondisi warga terdampak.
“Sejak awal dalam konteks kebencanaan ini kami memposisikan diri sebagai masyarakat, salah satu unsur yang mengambil bagian aktif baik sebagai penyalur bantuan yang melalui kami maupun menyediakan informasi bagi pemerintah,” kata RD Gabriel.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas skema yang disiapkan Pemerintah Pusat untuk membangun kembali rumah warga yang rusak akibat gempa.
Menurutnya, selain bantuan material, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat juga sangat penting untuk memberikan dukungan moral kepada para penyintas.
“Terima kasih atas kerja nyata dari BNPB, pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati yang telah turun langsung ke tengah korban gempa dengan memberi dukungan dan solidaritas yang nyata. Saya kira itu sangat penting dalam kondisi bencana seperti ini,” tambah Romo Idrus.
