www.peristiwaaktual.com.ǁNTT,14 Juli 2026-Ketua Tim Swakelola Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom, menegaskan transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
Hal itu disampaikan Prof. Eko Sediyono didampingi Prof. Dr. Kristoko D. Hartomo, S.Kom., M.Kom dan Sutoto, S.T, М.М, saat Seminar Awal dan Desk Pemerintah Digital Kabupaten Belu Tahun 2026 di Kantor Bupati Belu, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini dituntut menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, aman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Digitalisasi juga diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah.
“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eko.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan arah yang jelas melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini berkembang menjadi kebijakan Pemerintahan Digital atau Komdigi.
Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengubah cara pemerintah bekerja, berkolaborasi, mengelola data, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, menurut Eko, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi baru.
Yang lebih penting adalah membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat saling berbagi data, terhubung melalui interoperabilitas sistem, menerapkan tata kelola yang baik, serta memperkuat keamanan siber dan pengelolaan data.
“Setiap OPD tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berbagi data dan saling terhubung dalam satu ekosistem pemerintahan digital,” ujarnya.
Eko menambahkan, tantangan terbesar dalam transformasi digital bukanlah keterbatasan teknologi yang dimiliki daerah. Faktor penentu keberhasilan justru terletak pada komitmen pimpinan, kolaborasi antarperangkat daerah, serta kesiapan sumber daya manusia untuk mengubah budaya kerja menuju pemerintahan berbasis data (data driven government).
Dalam kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Belu, UKSW hadir bukan sekadar sebagai pengembang sistem atau konsultan teknologi, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun fondasi transformasi digital yang berkelanjutan.
Pendampingan yang dilakukan UKSW meliputi penyusunan arsitektur pemerintahan digital, peta proses bisnis, tata kelola SPBE, integrasi layanan dan data antar-OPD, penguatan keamanan informasi, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan transfer pengetahuan, hingga pendampingan implementasi agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami ingin memastikan transformasi digital di Kabupaten Belu tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Eko optimistis Kabupaten Belu mampu menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan pemerintahan digital secara matang apabila seluruh perangkat daerah memiliki visi yang sama dan berkomitmen menjalankan proses transformasi secara berkelanjutan.
“Transformasi digital bukan proyek jangka pendek, tetapi perjalanan perubahan organisasi yang membutuhkan komitmen bersama, keberanian berinovasi, dan semangat untuk terus belajar. Dengan visi yang sama, saya yakin Kabupaten Belu dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan pemerintahan digital dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” pungkasnya
