www.peristiwaaktual.com.ǁNTT,6 Agustus 2026-Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT Kasimirus Kolo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar memikirkan keluhan masyarakat di saat-saat seperti ini.
Ia menanggapi rencana anggaran miliran rupiah yang disiapkan Pemprov NTT dalam rangka pameran pembangunan HUT RI tingkat Provinsi tahun 2026.
Kasimirus mengaku ia setuju jika terdapat penyelenggaraan acara semacam itu. Namun, di tengah tekanan fisikal seperti ini mestinya Pemerintah harusnya menempatkan prioritas program dan bersifat memberi manfaat serta menghindari acara seremonial.
“Bukan kegiatan yang hiburan sesaat lalu kita kehilangan uang dalam jumlah cukup yang sebetulnya bisa diperuntukkan untuk masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8/2026) di kantornya.
Dia memahami, apa yang direncanakan Pemerintah Provinsi itu dalam rangka untuk memeriahkan HUT RI. Namun, kegiatan yang dibuat hendaknya tidak hanya menghabiskan anggaran dan tidak memberi manfaat.
Ia menyarankan Pemprov agar menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan semua pelaku usaha ekonomi, UMKM agar memberi ruang positif bagi masyarakat.
Misalnya, biaya konsumsi perlu diberikan ke UMKM agar anggaran memberi dampak.
“Yang penting melibatkan pelaku UMKM dan mendapat manfaat dari anggaran yang disiapkan Pemerintah,” ujarnya.
Sisi lain, ia mendorong Pemprov untuk melakukan rasionalisasi anggaran demi penghematan dalam penyelenggaraan acara.
Terutama, belanja yang bersifat konsumtif. Dia juga meminta Pemprov menggunakan jasa dan tenaga lokal untuk mendukung kegiatan.
Sebab, ketika jasa atau tenaga yang didatangkan dari luar NTT akan menambah beban biaya lebih besar. Langkah itu juga untuk memberdayakan potensi lokal NTT sekaligus memberi ruang lebih banyak.
“Pemerintah perlu memikirkan terkait dengan keluhan masyarakat saat ini, mereka dikejar bayar pajak, tetapi mereka juga harus mendapat semacam dampak dari pemanfaatan anggaran,” ujarnya.
Kasimirus mengatakan, anggaran yang ada harus ditinjau kembali agar sesuai dengan harapan publik. Kegiatan yang menghabiskan banyak uang dan bersifat konsumtif mestinya dihindari. Dia mengkritik instansi teknis agar melakukan kajian mendalam agar setiap program tidak memakan jangan anggaran, khususnya kegiatan seremonial.
“Hiburan boleh tetapi harus memberdayakan masyarakat,” katanya.
Jika anggaran itu tidak dibahas dan muncul, kata dia, maka perlu dipertanyakan oleh Komisi I DPRD NTT. Ia meminta agar memeriksa RKA Dinas terkait yang menyelenggarakan acara tersebut. Paling tidak ada pembahasan dan penjelasan dari instansi berkaitan.
“Kalau sampai begitu, namanya program siluman namanya. Dia muncul tiba-tiba, bisa menjadi temuan,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTT itu menyebut, penyelenggaraan HUT RI memang perlu dirayakan. Namun, karena dalam situasi efisiensi anggaran maka perayaan harusnya bisa disederhanakan.
“Anggaran yang dipakai juga perlu dibuat minimalis, yang penting kegiatannya itu berdampak positif buat masyarakat,” katanya.
