Gedung KDMP dan Dapur MBG Dibangun Dekat SDK Watukamba, Ende Yang Kondisinya Rusak Parah

www.peristiwaaktual.com.ǁNTT,11 Agustus 2026-Kondisi memprihatinkan menghantui aktivitas belajar mengajar di SDK Watukamba, Desa Otogedu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bangunan sekolah yang menjadi tempat belajar anak-anak dari tiga desa, yakni Desa Otogedu, Desa Watukamba, dan Desa Datuwulu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende itu dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.

Sejumlah bagian plafon bangunan telah ambruk.

Tembok sekolah juga mengalami retak di beberapa titik. Kaca jendela pecah, sementara sebagian jendela lainnya hanya ditutup menggunakan bambu seadanya.

Kondisi tersebut membuat warga khawatir terhadap keselamatan anak-anak yang setiap hari harus menjalani proses belajar di dalam bangunan sekolah yang tidak lagi dalam kondisi layak.

Salah seorang warga Desa Otegedu, Natael Bremana Wengu B, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi SDK Watukamba.

Menurut dia, kerusakan bangunan sekolah tersebut bukan persoalan baru karena telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan berarti dari pemerintah daerah.

“Anak-anak kami belajar setiap hari dalam kondisi yang jauh dari layak. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keselamatan,” ujar Natael Bremana Wengu B, Selasa (11/8/2026).

Di tengah kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, Ia juga menyoroti pembangunan sejumlah fasilitas lain yang tengah berlangsung tidak jauh dari lokasi sekolah.

Pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini sedang berjalan tepat di seberang SDK Watukamba.

Sementara itu, dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun sekitar 200 meter dari sekolah tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai prioritas pembangunan di wilayah mereka.

Bremana menilai, pemerintah seharusnya tidak hanya mendorong pembangunan program-program prioritas, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk tersedianya fasilitas pendidikan yang aman dan layak bagi anak-anak.

Ia menegaskan masyarakat tidak menolak program MBG maupun program prioritas pemerintah lainnya.

Namun, pembangunan berbagai fasilitas tersebut diharapkan tidak berlangsung dengan mengesampingkan kondisi sekolah yang selama bertahun-tahun membutuhkan perhatian.

“Kami tidak menolak program MBG atau program prioritas lainnya. Tapi jangan sampai program-program itu justru mengorbankan hak dasar anak-anak kami untuk mendapatkan ruang belajar yang aman,” tambah Natael Bremana.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat pada 2026 yang mengalokasikan anggaran besar untuk sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.

Sebagai bagian dari skema pembiayaan program-program tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada alokasi transfer ke daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap dijadikan alasan oleh Pemerintah Kabupaten Ende untuk menunda pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan di tingkat desa, termasuk SDK Watukamba.

Namun, bagi warga tiga desa yang anak-anaknya bersekolah di SDK Watukamba, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat persoalan keselamatan siswa dibiarkan berlarut-larut.

Mereka berharap pemerintah dapat mencari solusi agar kondisi bangunan sekolah segera ditangani sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Keprihatinan terhadap kondisi SDK Watukamba kemudian mendorong warga Desa Otogedu, Desa Watukamba, dan Desa Datuwulu menyampaikan sejumlah tuntutan melalui siaran pers.

Warga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan fasilitas pendidikan yang menjadi tempat belajar anak-anak mereka.

Adapun tuntutan warga tersebut meliputi:

  1. Pemerintah Kabupaten Ende segera melakukan verifikasi dan perbaikan menyeluruh terhadap bangunan SDK Watukamba.
  2. Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait turut memberikan perhatian serta dukungan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah terdampak.
  3. Bupati Ende, Gubernur NTT, dan Presiden RI berkenan meninjau langsung kondisi SDK Watukambaserta akses jalan menuju desa.

Warga berharap perhatian publik dan pemberitaan media dapat mendorong pemerintah mempercepat penanganan kondisi sekolah tersebut.

Bagi warga, persoalan SDK Watukamba bukan sekadar masalah kerusakan bangunan, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak dari Desa Otogedu, Watukamba, dan Datuwulu.

Mereka berharap pemerintah segera turun tangan dan memastikan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh hak untuk belajar di lingkungan pendidikan yang aman, layak, dan bermartabat.